JAKARTA – Sebanyak 762 warga Jakarta Barat menerima bantuan pemutihan atau tebus ijazah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Baznas Bazis DKI Jakarta. Bantuan tahap kedua tahun 2026 tersebut diserahkan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (29/10).
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat yang terkendala biaya untuk mengambil ijazah yang masih tertahan di sekolah. Dengan memiliki ijazah, warga diharapkan dapat melanjutkan pendidikan maupun memperluas peluang mendapatkan pekerjaan.
Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Ali Murthadho, mengatakan penyaluran bantuan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari program tahap pertama yang telah diberikan kepada 320 penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bantuan tersebut menyasar warga yang ijazahnya tertahan akibat keterbatasan ekonomi, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Ali mengimbau masyarakat yang masih menghadapi kendala biaya untuk menebus ijazah agar tidak ragu menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah.
“Warga yang mengalami kendala biaya untuk mengambil ijazah dapat menghubungi pihak kelurahan, kecamatan, atau Pemerintah Kota Jakarta Barat agar mendapatkan informasi dan bantuan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, bantuan tebus ijazah memiliki manfaat penting bagi masyarakat, terutama dalam membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja formal.
Salah seorang penerima manfaat, Dwi, mengaku bersyukur karena akhirnya dapat memperoleh kembali ijazahnya yang tertahan di SMP HJ.
Ia berharap ijazah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun mencari pekerjaan yang lebih baik.
Program bantuan tebus ijazah ini diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kendala administrasi pendidikan akibat persoalan ekonomi sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Kominfotik
