JAKARTA, DUADIMENSI.COM – Dinamika politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Keputusan tersebut mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik dan polemik hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Kabar pengunduran diri Gibran dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).
Saat dikonfirmasi awak media mengenai kabar tersebut, Budi Arie membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Betul,” ujar Budi Arie singkat.
Sejumlah laporan media nasional juga menyebutkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore.
Perkembangan ini menjadi perhatian serius karena sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang sedang dihadapi Wakil Presiden.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Namun, Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan agar Gibran tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum yang tersedia.
Tekanan Politik dan Usulan Pemakzulan
Kabar pengunduran diri tersebut tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tekanan politik di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden, menyusul perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Langkah politik di DPR tersebut dijadwalkan berlanjut dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Situasi ini membuat posisi Gibran semakin menjadi sorotan. Di satu sisi, muncul tekanan agar dirinya mempertanggungjawabkan persoalan administrasi pendidikan yang dipersoalkan. Di sisi lain, mekanisme konstitusional terkait pengunduran diri maupun kemungkinan pemakzulan menjadi perhatian publik.
Bagaimana Nasib Kursi Wakil Presiden?
Apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi sesuai ketentuan konstitusi, maka kekosongan jabatan Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, proses pengunduran diri ini bukan sekadar persoalan keputusan politik pribadi, melainkan menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan mekanisme ketatanegaraan Indonesia.
Hingga perkembangan informasi Rabu malam, publik masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari Istana Kepresidenan dan pihak Wakil Presiden mengenai status administrasi pengunduran diri tersebut serta tahapan konstitusional berikutnya.
Peristiwa ini menjadi salah satu ujian penting bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Publik tentu berharap seluruh proses berjalan transparan, sesuai konstitusi, dan tidak menimbulkan ketidakpastian politik berkepanjangan.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
