JAKARTA – Rencana penutupan dan penataan parkir di kawasan Sentra Primer Barat (CNI), Kembangan, Jakarta Barat, menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat yang mengaku terdampak dari parkir liar di kawasan tersebut. (10/9/2026)
Mereka tidak semata-mata menolak penataan kawasan. Namun, warga meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul apabila aktivitas parkir liar ditutup atau ditertibkan tanpa adanya solusi bagi masyarakat dan juru parkir yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas parkir tersebut.
Melalui tuntutan aksi, masyarakat meminta Pemkot Jakarta Barat mengkaji ulang kebijakan penutupan dan penataan parkir di kawasan CNI Kembangan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak untuk mencari nafkah
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga juga mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Barat memberikan solusi konkret sebelum penertiban dilaksanakan.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah permintaan agar penertiban parkir dilakukan secara adil, konsisten, dan tidak tebang pilih di seluruh wilayah Jakarta Barat dan DKI Jakarta.
Menurut warga persoalan tersebut menjadi penting karena kebijakan penataan parkir tidak hanya menyangkut aspek ketertiban lalu lintas dan tata kawasan, tetapi juga bersinggungan dengan persoalan ekonomi masyarakat kecil yang menjadikan aktivitas parkir sebagai sumber penghasilan.
Masyarakat meminta pemerintah menyediakan alternatif lokasi maupun solusi mata pencaharian bagi warga yang selama ini bergantung pada aktivitas parkir dilokasi tersebut.
Mereka juga meminta Wali Kota Administrasi Jakarta Barat turun langsung memfasilitasi dialog antara pemerintah, pengelola kawasan CNI, dan masyarakat terdampak mengais rezeki di kawasan itu. Pendekatan persuasif dinilai perlu dikedepankan sebelum tindakan penertiban dilakukan.
Koordinator aksi menegaskan, mereka tidak menutup mata terhadap pentingnya ketertiban dan penataan kawasan. Namun, penertiban diharapkan tidak berhenti pada tindakan lapangan semata tanpa memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.
“Kami menolak penertiban tanpa solusi, karena masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan kesempatan untuk tetap mencari nafkah secara tertib dan sesuai aturan,” demikian salah satu poin tuntutan warga.
Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban menjaga ketertiban, keselamatan, serta fungsi ruang publik. Karena itu, dialog antara pemerintah, pengelola kawasan dan masyarakat menjadi penting agar kebijakan penataan tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
Warga yang tergabung dalam aksi tersebut berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan langsung kepada pemerintah Kota Jakarta Barat sehingga ada keputusan serta tindak lanjut yang jelas terkait masa depan aktivitas parkir di kawasan CNI Kembangan.
Penulis : Hery Lubis
Editor : Redaksi
