JAKARTA – Sejumlah persoalan krusial mulai dari banjir, kualitas udara, hingga keterbatasan lahan pemakaman menjadi fokus pembahasan dalam Sidang Kelompok Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Barat 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (6/4).
Sidang dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Lingkungan Hidup (PKLH), Budi Santoso. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya forum ini menghasilkan usulan program yang tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjawab persoalan nyata di lapangan.
“Melalui pemaparan dari masing-masing suku dinas teknis, kami berharap muncul perencanaan yang berkualitas dan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, muncul gagasan pendekatan “valuasi lingkungan” sebagai salah satu inovasi untuk menilai dampak pembangunan. Selain itu, isu krisis hunian bagi generasi muda juga menjadi perhatian serius dalam diskusi.
Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah (Subanpeda) Jakarta Barat, Agus Sanyoto, menilai konsep valuasi lingkungan relevan untuk mengukur kinerja pembangunan. Ia mencontohkan dampak banjir di kawasan kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang tidak hanya menimbulkan genangan, tetapi juga kerugian ekonomi akibat kemacetan.
“Pendekatan ini membantu kita melihat dampak pembangunan secara lebih komprehensif, termasuk kerugian yang selama ini tidak terhitung,” katanya.
Agus juga menyinggung kondisi ruang terbuka hijau seperti Hutan Kota Srengseng yang mengalami penyusutan luasan. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Dalam sesi pembahasan, masing-masing suku dinas menyampaikan rencana programnya.
Suku Dinas Bina Marga memaparkan rencana peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota fokus pada penambahan ruang terbuka hijau serta solusi atas keterbatasan lahan pemakaman.
Sementara itu, Suku Dinas Sumber Daya Air menyoroti penanganan drainase dan pengendalian banjir di titik rawan. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membahas penyediaan hunian layak serta penataan kawasan kumuh. Adapun Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan menekankan pentingnya pengaturan tata ruang dan optimalisasi pemanfaatan lahan.
Dari sisi akademisi, Dr. Alin Halimatussadiah dari LPEM FEB UI memperkenalkan konsep valuasi lingkungan sebagai alat untuk menghitung dampak ekonomi dari kerusakan lingkungan yang selama ini kerap diabaikan.
“Banyak aset lingkungan seperti udara bersih dan air tidak memiliki harga pasar, sehingga sering dianggap tidak bernilai. Padahal, jika dihitung, dampak kerusakannya bisa sangat besar,” jelasnya.
Sementara itu, pakar Transport Real Estate and Urban Studies LPEM FEB UI, Muhammad Halley Yudhistira, menyoroti tantangan sektor perumahan. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga properti, khususnya rumah tipe kecil, tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
“Akibatnya, kepemilikan rumah bergeser. Saat ini, rata-rata masyarakat baru mampu membeli rumah di usia 40-an. Selain itu, akses layanan air bersih juga menunjukkan tren penurunan,” paparnya.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
