JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada akses konfirmasi wartawan terhadap sejumlah persoalan pelayanan publik yang berkaitan dengan kinerja Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat.
Ketua Forum Jurnalis Jakarta Barat, Kornelius, mengatakan keterbukaan informasi semestinya tidak berhenti pada penghargaan atau komitmen di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga tercermin dalam pola komunikasi seluruh jajaran di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kornelius, Selasa (15/9), menyusul keluhan sejumlah wartawan yang mengaku mengalami kesulitan memperoleh konfirmasi terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana Gubernurnya mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi, tetapi di tingkat pelaksana masih ada wartawan yang kesulitan mendapatkan akses konfirmasi?” ujar Kornel.
Menurutnya, Provinsi DKI Jakarta sebelumnya meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi DKI Jakarta.
Predikat tersebut, kata dia, seharusnya menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui media massa.
Kornelius menilai media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi sekaligus melakukan kontrol sosial terhadap pelayanan publik. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, pejabat terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.
“Wartawan membutuhkan konfirmasi agar pemberitaan tidak hanya berasal dari satu sisi. Justru dengan adanya penjelasan dari instansi terkait, informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa lebih lengkap dan berimbang,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Jakarta Barat, antara lain kondisi saluran air, trotoar serta keberadaan jaringan kabel dan tiang utilitas di sejumlah wilayah.
Salah satu persoalan saluran air disampaikan Juri, warga Jakarta Barat. Ia menyoroti kondisi saluran air di sekitar pintu masuk Jalur 20, tepatnya di depan SPBU Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan. Selain itu saluran air di jalan peta selatan Kalideres yang juga di penuhi sampah dan lumpur.
Menurut Juri, saluran tersebut terlihat dipenuhi sampah dan dikhawatirkan menghambat aliran air ketika hujan turun.
“Kalau salurannya dipenuhi sampah, tentu masyarakat khawatir terjadi genangan ketika hujan. Kami berharap persoalan seperti ini mendapat perhatian dan ditangani,” ujar Juri saat dimintai tanggapan, Selasa (15/9).
Sorotan lain datang dari kondisi sejumlah trotoar di sepanjang Jalan Daan Mogot KM 16 dan KM 17, wilayah Kalideres.
Kiwong, warga Kalideres, berharap kondisi fasilitas pedestrian yang mengalami kerusakan atau tidak tertata dapat segera mendapat perhatian dari instansi terkait.
“Trotoar merupakan fasilitas masyarakat. Kalau ada bagian yang rusak atau tidak layak, tentu sebaiknya segera diperbaiki,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur tersebut, keberadaan tiang dan jaringan kabel fiber optik di sejumlah kawasan permukiman juga menjadi perhatian warga.
Namun demikian, berbagai keluhan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari instansi teknis terkait agar publik mengetahui langkah penanganan, kewenangan, maupun kendala yang dihadapi pemerintah.
Kornelius menegaskan, kritik yang disampaikan pihaknya bukan semata-mata ditujukan kepada individu pejabat, melainkan sebagai dorongan agar komunikasi antara pemerintah, media dan masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Ia juga berharap Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah dapat memastikan semangat transparansi dan pelayanan publik yang dibangun Pemkot Jakarta Barat berjalan secara konsisten hingga jajaran Suku Dinas dan unit kerja di bawahnya.
“Keterbukaan informasi bukan hanya soal memberikan jawaban kepada wartawan. Lebih jauh dari itu, keterbukaan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap akses komunikasi dengan jajaran pemerintah dapat semakin terbuka,” tegasnya.
Forum Jurnalis Jakarta Barat juga mendorong agar setiap persoalan yang menyangkut fasilitas publik diberikan ruang klarifikasi dari instansi berwenang. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh, sementara pemerintah memiliki kesempatan menjelaskan program, penanganan, maupun kendala di lapangan.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan fungsi kontrol media dapat berjalan secara profesional, proporsional dan berimbang.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
